PPP Tegas Menolak Rencana Kurikulum 2013

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih teguh dalam pendiriannya menolak pemberlakuan kurikulum 2013 yang masih belum siap dan masih boros anggaran. Hal ini dapat diamati dari sikap politik wakilnya di DPR RI, Reni Marlinawati anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP. Reni sudah menjadi anggota aktif di Panitia Kerja (Panja) kurikulum yang saat ini diperjuangan Kemdikbud untuk disetujui oleh DPR.

Reni melihat ada permasalahan yuridis yang melandasi kurikulum 2013. Di balik rencana Kemdikbud ada persoalan peraturan menteri pendidikan nasional (Permendiknas) yang belum diubah, khususnya untuk pemberlakuan kurikulum baru di tengah masih berlakunya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Bagaimana Permendiknas tentang standar isi KTSP bisa berdampingan dengan pemberlakuan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar di kurikulum baru.

Sementara Kemdikbud bersikukuh pada rencana pemberlakuan kurikulum secara bertahap dan menyiapkan produk hukum untuk menimpa Permendiknas lama yang sifatnya bisa saling melengkapi; antara KTSP yang masih berjalan dengan materi kurikulum yang baru.

Selain masalah yuridis, subtansi kesiapan pemberlakuan kurikulum 2013 pun disoroti Reni terkait masih banyaknya guru yang nampak tidak siap mengikuti rencana Kemdikbud untuk menerapkan secara segera kurikulum 2013 di sekolah. Apalagi untuk guru madrasah, mengingat koordinasi antara Kemdikbud dan Kementerian Agama masih sangat jarang dilakukan.

Selanjutnya Reni yang berasal dari partai Islam berslogan “Rumah Besar Umat Islam Indonesia” menelisik permasalahan berubah-ubahnya anggaran yang diajukan oleh Kemdikbud untuk implementasi kurikulum 2013. Reni mencatat adanya angka baru sebesar Rp2,491 triliun sejak rapat dengar pendapat dengan Kemdikbud, Selasa lalu (19/02), padahal  angka yang sebelumnya pada Desember 2012 pernah diajukan oleh Kemdikbud sesuai keterangan Wakil Menteri Bidang pendidikan Musliar Kasim adalah Rp1,458 triliun.

Posisi PPP tampak masih teguh, menolak rencana kurikulum 2013 versi Kemdikbud. Rencananya wakil PPP di Panja Kurikulum, Reni Marlinawati akan kembali bertemu Kemdikbud di rapat dengar pendapat berikutnya bersama para anggota fraksi DPR lainnya.

PPP Hijauhkan Jawa Timur

 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghijauhkan Provinsi Jawa Timur. Partai berlambang kakbah ini menggelar tiga kegiatan rangkaian harlah ke-40 di Surabaya, Jombang dan Bangkalan.

Di Kota Surabaya, digelar acara Mlaku Bareng (jalan bersama) PPP di Grand City pada Minggu (7/4/2013) pagi ini yang diikuti lebih dari 20 ribuan warga dengan hadiah utama 9 paket umrah. Lautan hijau memadati sejumlah ruas jalan seperti layaknya ribuan bonek, julukan suporter Persebaya Surabaya. Mlaku bareng PPP ini dilepas Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali yang didampingi Sekjen DPP M Romahurmuziy dan para pengurus DPP PPP. Rencananya hadir juga calon gubernur jawa timur hasil konvensi yang juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang akan diusung PPP pada pilkada mendatang. Acara ini akan memperebutkan hadiah 9 paket ibadah umorh dan ratusan hadiah hiburan lainnya. Di hari yang sama juga digelar acara silaturahmi anggota Fraksi PPP DPR RI dan DPRD se-Indonesia.

Kegiatan kedua digelar di Kecamatan Diwek, Jombang pada Senin (8/4/2013) yang dikemas dengan panen raya. Kegiatan ini untuk membuktikan bahwa PPP juga berkomitmen memperjuangkan nasib para petani. Di hari yang sama, pada Senin (8/4/2013) sore digelar penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) PPP dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pakta integritas antikorupsi dan Badan Narkotika Nasional (BNN)  terkait dengan bebas narkoba bagi seluruh kader PPP.

Di hari yang sama, juga digelar rapat Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) Partai Persatuan Pembangunan di semua tingkatan yang bertempat di Surabaya. Acara ini dalam rangka persiapan untuk menghadapi Pemilu 2014 dengan menargetkan 12 juta pemilih.

Kemudian puncak acara harlah digelar di Kompleks Syaikhona Cholil Bangkalan pada Selasa (9/4/2013). Dalam puncak acara harlah yang juga menandai  setahun menuju pemilu 9 april 2014 ini, akan diisi pidato politik ketua umum DPP PPP Suryadharma Ali. Pada puncak harlah ini akan dihadiri ribuan kader PPP dari seluruh Indonesia serta ulama yang selama ini menjadi tulang punggung PPP.

Pilihan tempat rangkaian harlah PPP yang digelar di Jawa Timur, karena menjadi salah satu target suara pada Pemilu 2014. Jawa Timur juga merupakan basis utama NU, dan selama ini hubungan PPP dengan NU cukup baik.

Ratusan Politisi PPP jadi Penjamin Bachtiar Chamsyah

Mantan Menteri Sosial yang menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bactiar Chamsyah, terus mendapat dukungan moril dari rekan-rekannya di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bahkan, para politisi PPP bersedia menjaminkan diri agar tersangka kasus dugaan korupsi penghadaan sarung di Depsos itu bisa memperoleh penangguhan penahanan.

Permohonan resmi agar Bachtiar memperoleh penangguhan penahanan pun kembali diajukan ke KPK, Rabu (25/08/2010). Menurut Wakil Ketua Departemen Bidang Politik DPP PPP, Hindartono, dalam permohonan itu belasan anggota DPR RI dari Fraksi PPP juga membubuhkan tanda tangan.

"Seluruhnya ada 115 kader yang siap jaminkan diri dan membubuhkan tanda tangan. Ada yang dari DPR RI, mantan DPR RI, pimpinan departemen, majelis syura DPP PPP dan dari DPRD Tingkat Dua (kabupaten/kota). Istri ketua umum (PPP) dan anak mantan ketua umum juga ada," kata Hindartono sesaat sebelum menyampaikan berkas permohonan penangguhan penahanan untuk Bachtiar di KPK.

Menurut Hindartono, ada beberapa pertimbangan dalam permohonan penangguhan penahanan yang diajukan ke KPK. "Beliau (Bachtiar) kan sudah sepuh," ujarnya.

Selain itu, Bachtiar Chamsyah juga diyakini sebagai pejuang sejati. Bahkan Ketua Umum Parmusi itu dinilai telah berjasa bagi bangsa. "Beliau adalah tokoh agama. Beliau juga berhasil membangun kembali Departemen Sosial yang sebelumnya pernah dibubarkan," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Bachtiar telah ditahan KPK pada awal Agustus lalu karena tersangkut kasus korupsi pengadaan kain sarung di Depsos. Permohonan penangguhan penahanan Bachtiar sudah pernah disampaikan oleh pihak keluarganya, Parmusi, serta Gerakan Muda Pembaruan Indonesia (GMPI). Namun belum ada respon dari pihak KPK. Juru bicara KPK, Johan Budi, sebelumnya mengatakan bahwa permohonan itu masih dikaji.(rnl/jpnn)

Ratusan Orang Sambut Pembebasan Bachtiar Chamsyah

Ratusan orang dari Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) mendatangi Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (25/5/2012).

Kedatangan mereka untuk menjemput mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, yang bebas setelah menjalani hukuman selama tiga tahun.

Bachtiar Chamsyah ditetapkan sebagai tersangka sejak Januari 2010 oleh KPK. Dia diduga melakukan mark up serta penunjukkan langsung pada sejumlah rekanan, dalam program pengentasan fakir miskin 2004 dan 2006.

Kedua proyek dalam program tersebut adalah proyek pengadaan mesin jahit (2004) dengan nilai Rp 51 miliar, dan program impor sapi (2006) senilai Rp 19 miliar.

Berdasarkan perhitungan sementara dari auditor negara, kedua proyek tersebut merugikan negara masing-masing Rp 24 miliar dan Rp 3,5 miliar.

Bachtiar dikenakan pasal 2 Ayat (1) dan atau pasal 3, pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
KPK memastikan, kasus ini akan menyeret sejumlah pihak lagi. Sebab, KPK juga mengenakan pasal 55 KUHP untuk kasusnya.

Bachtiar bebas setalah menjalani hukuman sesuai vonis Pengadilan Tipikor, selama setahun delapan bulan. Pada 22 Januari 2012, ia sempat bebas.

Namun, KPK mengajukan kasasi ke MA, dan ia kembali masuk bui, untuk menjalani hukuman total selama tiga tahun.

Pantauan Tribunnews.com, Mahfud MD dan anggota DPR dari Partai Pesatuan Pembangunan Ahmad Yani juga ikut menjemput Bachtiar. (*)

Pendukung Silatnas Tak Gentar Ancaman DPP PPP

Liputan6.com, Jakarta: Massa pendukung Silaturahmi Nasional Partai Persatuan Pembangunan yang menduduki Kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP mulai berkurang. Menurut Komandan Divisi Laskar PPP Hindartono, kondisi ini bukan karena mereka takut dengan ancaman pengurus harian PPP yang akan mengusir mereka. Tapi ada penggantian kader prosilatnas dari berbagai daerah untuk berjaga di Kantor DPP PPP. "Punya hak apa [pengurus harian mengeluarkan surat pengusiran], saya pimpinan departemen," kata Hindartono di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/5).

Memasuki hari ketiga penerbitan surat permohonan untuk meninggalkan Kantor DPP PPP, masih terdapat sejumlah massa prosilatnas yang menduduki Gedung DPP PPP. Namun dibandingkan dengan pendudukan yang mencapai puncaknya pada Jumat silam, jumlah mereka telah banyak berkurang. Hindarto menegaskan, mereka tak akan angkat kaki hingga ada keputusan percepatan muktamar [baca:Pendukung Silatnas Masih Menduduki Kantor DPP PPP].(YAN/Vivie Waluyo dan Hengki Rahman

Calon Legislatif DPR-RI Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta

1.Partai Nasional Demokrat H.subardi, Sh, Mh Ir. Henny Leksmana Dr. Delyna Meliala, S.ps Dewi Puspa Ningtyas Faeni Indah Dwi Widyawati, A. Md Dr. Ir. H. Titik Soegiharto, M.Si Awang Trisnamurti Ganang Sudirman	2.Partai Kebangkitan Bangsa H. Agus Sulistiyono Muhammad Yaser Layla Noor Aziza H. Daryanto Muhammad Nastain Karyani Laksmi Dewi Devita Al Masúdah, S.Hi	3.Partai Keadilan Sejahtera H. DR. Sukamta H. Ahmad Sumiyanto, SE, M.Si Dra. Hj. Sudariyah, MA Habibah Nurul Umah, S.Ag., MHI Eko Priyanto, SE Tri Endang Susilowati, S.Pd Achmad Baihaqi, STP Nur Hasanah, M.Ag
4.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Muhammad Idham Samawi Djuwarto Esti Wijayanti Supriyanto, ST, MM Drs. Murcahyo Nugroho Eddy Mihati Pulung Agustanto Sri Djoharwinarlien, Dra., Su	5.Partai Golongan Karya Siti Hediati Soeharto, SE Drs. H.m. Gandung Pardiman, Mm Rahmad Pribadi Isabella Yudha Hastarini H. Adi Sutrisno, SE R.b. Kustriono Jati, SH Nevi Ervina R. Ahmad Subangi, Drs. H.	6.Partai Gerakan Indonesia Raya Prof. Dr. Ir Suhardi, M.Sc. Kph Wironegoro Dra. Siti Johar W. Andika Puragabaya, SPsi., M.Sc., M.si. Indah Sukma Sari Riefian Fajarsyah (ivan Seventeen) Aryo Sadono, BS., BA., M.Si. Titi Sri Amiretno Diah Wasisti, SH., Mhum.
7.Partai Demokrat Krmt. Roy Suryo Notodiprojo Agus Bastian Wahyuti Limiany Rahayu Ambar Tjahyono Lucia Destina Kristianti Luluk Puji Rahayu Jemmy Setiawan Pc Putut Prasetyo Ujianto	8.Partai Amanat Nasional H, Ahmad Hanafi Rais, S.ip, Mpp Ari Budi Wahyuni Budy Setyagraha H. Akmaludin Akbar, S.psi Nunik Endang Sunarsih, S.ip, M.sc Krishna Kamil, SE, Mba, Cpa Indri Astuti, SE Susilo Budiono Djarot, Sh	9.Partai Persatuan Pembangunan Hj. Zunatul Mafruchah, SH Drs. H.m. Syukri Fadholy Dra. Hj. Laili Nailulmuna Drs. H. Guritno Kusumo, MM Dipl. Ing. Cepi Sudiana Drs. Hindartana Qorinatul Hasinah, SE Ir. Akhmad
10.Partai Hati Nurani Rakyat Ing. Grad. H. Rm. Bambang Soedradjat, Mba R. Rudy Gunarto, MM Julia Putri Noor Drs. Joes Prananto M. Irsyad Thamrin Rr. Umi Lestari Wahyu Ningrum Muhammad Fahmi, SE, MM Rr. Naning Widyastuti, S.Pd	14.Partai Bulan Bintang Sitoresmi Prabuningrat Prof. R. Chairul Saleh Maryoto Tri Hadi Prasetyo Harjono Padmono Putro, ST. M.Kom Dra. Zubaedah N Halimi, MA H. Agus Yuliyanto, SE, MM Triyani Susilowati, S.Pd Zainudin, Se	15.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Danni Wardani Muhamad Sri Hascaryo Regina Felisitas Dumatubun Supardiyo H. Nurmadjito, SH. MH Wantoro Frans Kuwadi, SE. Mba Sri Rejeki Guntari

Silatnas PPP

TEMPO Interaktif, Jakarta:Hamzah Haz, Ketua Umum Pimpinan Harian Pusat (PHP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali memberikan sanksi kepada sejumlah anggota PPP yang terlibat dalam silaturahmi nasional (silatnas). "Saya tidak mengerti kenapa muncul surat-surat ini,"ujar Surya Darma Ali ketika ditemui di kantornya hari ini (25/4). Hadir pula bersama Surya Darma, anggota PHP pro silatnas Ermalena dan Emron Pangkapi. 

Mengenai diterbitkannya surat-surat keputusan ini, Surya telah mengkonfirmasikannya kepada Hamzah Haz. "Saya sudah berhubungan per telepon dengan Pak Hamzah,"katanya. Dalam pembicaraannya itu Surya meminta Hamzah untuk segera mencabut surat keputusan, sebagai bentuk kelanjutan dari islah yang sesungguhnya. Komponen pertama yang dia inginkan adalah pencabutan SK peringatan pertama. Selanjutnya, pencabutan SK peringatan kedua. Ketiga, pencabutan SK pemberhentian sementara. Terakhir, meminta membatalkan semua keputusan rapat PHP yang berkaitan dengan pelarangan silatnas. "Karena DPP yang membuat, DPPlah yang mencabut,"ujar Surya. 

Dalam pembicaraan tersebut, Hamzah menyatakan, bagi anggota PHP yang mendapatkan surat peringatan dan pemberhentian, agar meminta surat pencabutan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) masing-masing. "Ini kan pelaksanaannya tidak gampang,"ujarnya. Hamzah Haz, menurut Surya, tidak menyetujui empat komponen permintaan yang diinginkannya. Dan tetap berkeras agar pencabutan surat keputusan dilakukan melalui DPW. 

Surat peringatan pertama diterima oleh Bachtiar Chamsyah, Eggi Sudjana, Hindartana, Husnan Bey Fanani, Irgan Chairul Mahfiz, Khodijah Sholeh, H.M. Rodja, Tosari Widjaja dan Usamah Hisyam. Sedangkan yang mendapat surat peringatan kedua adalah Emron Pangkapi, Suradharma Ali dan Zarkasih Nur. "Saya tidak mengerti kenapa tidak semua pengurus yang terlibat silatnas mendapatkan surat peringatan,"kata Ermalena. Suryadharma mengaku menerima surat peringatan kedua pada hari rabu tanggal 20 April. "Ada lebih dari 40 kader di daerah yang mendapatkan surat pemberhentian," kata Surya Darma.

Ada sebanyak 25 cabang yang kadernya diberhentikan sementara. Dengan banyaknya kader yang diberhentikan, Surya menganggap islah yang disepakati tanggal 12 April adalah islah yang akal-akalan. "Pemberhentian ini adalah pemberhentian yang serius,"katanya. Menurut Surya, dengan diedarkannya surat pemberhentian ke daerah, telah menimbulkan keresahan yang sangat besar, kepada anggota-anggota PPP yang terlibat silatnas

Silahturahmi dan Temu Kader Partai Persatuan Pembangunan se Daerah Istimewa Yogyakarta.

Silahturahmi dan Temu Kader Partai Persatuan Pembangunan se Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bertempat di jalan Jogoyudan JT III/1019 Yogyakarta,Tanggal 5 Mei 2013.
Alhamdulillah dihadiri calon anggota DPR-RI,DPRD tingkat 2,dan seluruh simpatisan.